Kamis, 16 Maret 2017

Aspek Hukum dalam Ekonomi


Andi Narogong diketahui merupakan pengusaha yang menjadi rekanan Kementerian Dalam Negeri sebagai pelaksana proyek dan diduga memberikan sejumlah uang. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A.)

Jakarta, CNN Indonesia -- Eks Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Diah Anggraini mengaku pernah menerima keluhan dari Andi Agustinus alias Andi Narogong terkait permintaan duit dari terdakwa kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, Irman. 

Andi diketahui merupakan pengusaha yang menjadi rekanan Kemdagri sebagai pelaksana proyek tersebut. Duit itu disebut-sebut akan diberikan pada mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. 


"Saat ketemu di Komisi II DPR, Pak Andi bilang sama saya 'pusing bu, pak Irman minta duit terus untuk pak menteri'," ujar Diah saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (16/3). 

Menurutnya, Andi saat itu juga membawa catatan kecil. Namun Diah mengaku tak terlalu memerhatikan. Ia juga tak tahu apakah permintaan duit itu terkait proyek e-KTP.


"Pak Andi memang sering wira-wiri di DPR. Dia bawa catatan kecil waktu ketemu, tapi saya enggak tahu ada kaitan dengan e-KTP atau tidak," katanya. 

Saat majelis hakim menyinggung keterlibatan Andi dalam proyek e-KTP, Diah mengaku tak mengetahuinya. Menurutnya, saat itu Andi hanya diberi wewenang untuk mengawal anggaran proyek e-KTP. Namun saat hakim anggota menanyakan tugas untuk mengawal anggaran, Diah lagi-lagi tak mengetahuinya. 


"Setahu saya Pak Andi bertugas kawal anggaran. Tapi saya tidak tahu banyak karena bukan ranah saya," ucapnya. 


Dalam dakwaan disebutkan Andi Agustinus alias Andi Narogong selaku penyedia barang atau jasa di Kemdagri memberi sejumlah uang kepada anggota DPR yang bertujuan agar Komisi II dan Badan Anggaran DPR menyetujui anggaran untuk proyek pengadaan dan penerapan KTP berbasis NIK secara nasional atau KTP elektronik.


Proyek pengadaan e-KTP diketahui menggunakan uang negara sebesar Rp5,9 triliun. Berdasarkan hitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas penyelidikan KPK, terdapat dugaan korupsi sekitar Rp2,3 triliun dalam proyek tersebut.




Pendapat saya :
Dengan adanya kasus ini, cukup bikin para masyarakat Indonesia kesal pasalnya E-KTP ini sangat dibutuhkan. Misalnya: Sebagai identitas jati diri, berlaku Nasional sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, dan sebagainya, mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP, terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan, untuk mendukung terwujudnya data base kependudukan yang akurat, sehingga data pemilih dalam pemilu & pemilukada yg selama ini sering bermasalah tidak akan terjadi lagi , dan semua warga negara indonesia yang berhak memilih terjamin hak pilihnya, bahwa KTP Elektronik merupakan KTP Nasional yang sudah memenuhi semua ketentuan yang di atur dalam UU No.23 Thn 2006 & Perpres No.26 Thn 2009 dan Perpres No.35 Thn 2010 , shg berlaku secara Nasional. Dengan demikian mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari Lembaga Pemerintah dan Swasta, karena tidak lagi memerlukan KTP setempat.


Saya sendiri sangat kecewa, DPR dimana sebagai orang-orang perwakilan rakyat masih saja melakukan tindakan korupsi padahal dari gaji dan fasilitas yang didapat saja sudah sangat menjanjikan. Korbannya lagi dan lagi masyarakat Indonesia, sebenarnya dari Pemerintahnya sendiri yang membuat susah masyarakat Indonesia. Saat ini saja, saya belum juga mendapatkan E-KTP. Memang pada saat saya membuat KTP disaat gencar-gencarnya ada E-KTP tetapi saya hanya dapat KTP saja. Bulan Februari kemarin saya mengajukan ke Kecamatan untuk menggantikan KTP saya jadi E-KTP tetapi dari Kecamatan tempat saya tinggal mengatakan harus menunggu kurang lebih 6 bulan dikarenakan blanko E-KTP sudah habis dari pusatnya. Menurut saya, cukup di curigakan E-KTP ini kan buatan dari Negeri sendiri tidak harus impor dari luar. Mengapa blanko bisa habis? Mengapa harus harus menunggu lama? Dan tidak lama kemudian muncul pemberitaan kasus dugaan korupsi E-KTP terjawab sudah semuanya mengapa pembuatan E-KTP sangat lama.


Sumber:

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Saran dan Kritik