Andi Narogong
diketahui merupakan pengusaha yang menjadi rekanan Kementerian Dalam Negeri
sebagai pelaksana proyek dan diduga memberikan sejumlah uang. (ANTARA
FOTO/Wahyu Putro A.)
Jakarta, CNN Indonesia -- Eks Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Diah
Anggraini mengaku pernah menerima keluhan dari Andi Agustinus alias Andi
Narogong terkait permintaan duit dari terdakwa kasus dugaan korupsi proyek
e-KTP, Irman.
Andi diketahui merupakan pengusaha yang menjadi rekanan Kemdagri sebagai
pelaksana proyek tersebut. Duit itu disebut-sebut akan diberikan pada mantan
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.
"Saat ketemu di Komisi II DPR, Pak Andi bilang sama saya 'pusing bu, pak
Irman minta duit terus untuk pak menteri'," ujar Diah saat menjadi saksi
dalam sidang kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP di Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (16/3).
Menurutnya, Andi saat itu juga membawa catatan kecil. Namun Diah mengaku tak
terlalu memerhatikan. Ia juga tak tahu apakah permintaan duit itu terkait
proyek e-KTP.
"Pak Andi memang
sering wira-wiri di DPR. Dia bawa catatan kecil waktu ketemu, tapi saya enggak
tahu ada kaitan dengan e-KTP atau tidak," katanya.
Saat majelis hakim menyinggung keterlibatan Andi dalam proyek e-KTP, Diah
mengaku tak mengetahuinya. Menurutnya, saat itu Andi hanya diberi wewenang
untuk mengawal anggaran proyek e-KTP. Namun saat hakim anggota menanyakan tugas
untuk mengawal anggaran, Diah lagi-lagi tak mengetahuinya.
"Setahu saya Pak Andi bertugas kawal anggaran. Tapi saya tidak tahu banyak
karena bukan ranah saya," ucapnya.
Dalam dakwaan disebutkan Andi Agustinus alias Andi Narogong selaku penyedia
barang atau jasa di Kemdagri memberi sejumlah uang kepada anggota DPR yang
bertujuan agar Komisi II dan Badan Anggaran DPR menyetujui anggaran untuk
proyek pengadaan dan penerapan KTP berbasis NIK secara nasional atau KTP
elektronik.
Proyek pengadaan e-KTP diketahui menggunakan uang negara sebesar Rp5,9 triliun. Berdasarkan hitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas penyelidikan KPK, terdapat dugaan korupsi sekitar Rp2,3 triliun dalam proyek tersebut.
Pendapat saya :
Dengan adanya kasus ini, cukup bikin para
masyarakat Indonesia kesal pasalnya E-KTP ini sangat dibutuhkan. Misalnya: Sebagai
identitas jati diri, berlaku Nasional sehingga tidak perlu lagi membuat KTP
lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, dan sebagainya, mencegah
KTP ganda dan pemalsuan KTP, terciptanya keakuratan data penduduk untuk
mendukung program pembangunan, untuk mendukung terwujudnya data base
kependudukan yang akurat, sehingga data pemilih dalam pemilu & pemilukada
yg selama ini sering bermasalah tidak akan terjadi lagi , dan semua warga negara
indonesia yang berhak memilih terjamin hak pilihnya, bahwa KTP Elektronik
merupakan KTP Nasional yang sudah memenuhi semua ketentuan yang di atur dalam
UU No.23 Thn 2006 & Perpres No.26 Thn 2009 dan Perpres No.35 Thn 2010 , shg
berlaku secara Nasional. Dengan demikian mempermudah masyarakat untuk
mendapatkan pelayanan dari Lembaga Pemerintah dan Swasta, karena tidak lagi
memerlukan KTP setempat.
Saya sendiri sangat kecewa, DPR dimana sebagai orang-orang perwakilan rakyat masih saja melakukan tindakan korupsi padahal dari gaji dan fasilitas yang didapat saja sudah sangat menjanjikan. Korbannya lagi dan lagi masyarakat Indonesia, sebenarnya dari Pemerintahnya sendiri yang membuat susah masyarakat Indonesia. Saat ini saja, saya belum juga mendapatkan E-KTP. Memang pada saat saya membuat KTP disaat gencar-gencarnya ada E-KTP tetapi saya hanya dapat KTP saja. Bulan Februari kemarin saya mengajukan ke Kecamatan untuk menggantikan KTP saya jadi E-KTP tetapi dari Kecamatan tempat saya tinggal mengatakan harus menunggu kurang lebih 6 bulan dikarenakan blanko E-KTP sudah habis dari pusatnya. Menurut saya, cukup di curigakan E-KTP ini kan buatan dari Negeri sendiri tidak harus impor dari luar. Mengapa blanko bisa habis? Mengapa harus harus menunggu lama? Dan tidak lama kemudian muncul pemberitaan kasus dugaan korupsi E-KTP terjawab sudah semuanya mengapa pembuatan E-KTP sangat lama.
Sumber:


Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Saran dan Kritik