BAB
I
KONSEP KOPERASI
Konsep koperasi terbagi menjadi 3,
yaitu :
- Konsep
Koperasi Barat,
- Konsep
Koperasi Sosialis, dan
- Konsep
Koperasi Negara Berkembang.
Berikut penjelasannya :
- Konsep Koperasi Barat
Konsep
Koperasi Barat adalah merupakan suatu
organisasi ekonomi yang dibentuk secara sukarela oleh orang-orang yang
mempunyai kesamaan kepentingan, dengan maksud mengurusi kepentingan para
anggotanya serta menciptakan keuntungan timbale balik bagi anggota koperasi
maupun perusahaan koperasi.
·
Konsep Koperasi Sosialis
Konsep
Koperasi Sosialis adalah koperasi direncanakan
dan dikendalikan oleh pemerintah lalu, dibentuk dengan tujuan merasionalkan
produksi, untuk menunjang perencanaan nasional.
·
Konsep Kopearsi Negara Berkembang
Konsep
Koperasi Negara Berkembang adalah
koperasi sudah berkembang dengan ciri tersendiri, yaitu dominasi campur tangan
pemerintah dalam pembionaan dan pengembangannya.
LATAR
BELAKANG TIMBULNYA ALIRAN KOPERASI
Keterkaitan Ideologi, Sistem
Perekonomian, dan Aliran Koperasi
- Ideologi
Sistem Perekonomian Aliran Koperasi
- Liberalisme/Kapitalisme
Sistem Ekonomi Bebas Liberal Yardstick
- Komunisme/Sosialisme
Sistem Ekonomi Sosialis Sosialis
Tidak termasuk Liberalisme dan
Sosialisme Sistem Ekonomi Campuran Persemakmuran (commonwealth)
Aliran Koperasi :
Aliran Yardstick
- Dijumpai
pada negara-negara yang berideologi kapitalis atau yang menganut
perekonomian Liberal.
- Koperasi
dapat menjadi kekuatan untuk mengimbangi, menetralisasikan dan mengoreksi.
- Pemerintah
tidak melakukan campur tangan terhadap jatuh bangunnya koperasi di
tengah-tengah masyarakat. Maju tidaknya koperasi terletak ditangan anggota
koperasi sendiri.
- Pengaruh aliran ini sangat kuat, terutama
dinegara-negara barat dimana industri berkembang dengan pesat. Seperti di
AS, Perancis, Swedia, Denmark, Jerman, Belanda dll.
Aliran Sosialis
- Koperasi dipandang sebagai alat yang paling efektif
untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, disamping itu menyatukan rakyat
lebih mudah melalui organisasi koperasi.
- Pengaruh aliran ini banyak dijumpai di negara-negara
Eropa Timur dan Rusia.Aliran Persemakmuran (Commonwealth).
Aliran Persemakmuran (Commonwealth)
- Koperasi sebagai alat yang efisien dan efektif dalam
meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat.
- Koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat berkedudukan
strategis dan memegang peranan utama dalam struktur perekonomian
masyarakat.
- Hubungan Pemerintah dengan gerakan koperasi bersifat
“Kemitraan (partnership)”, dimana pemerintah bertanggung jawab dan
berupaya agar iklim pertumbuhan koperasi tercipta dengan baik.
SEJARAH PERKEMBANGAN KOPERASI DI
DUNIA DAN DI INDONESIA
Ø Perkembangan
Koperasi di Dunia
Gerakan koperasi
digagas oleh Robert Owen ( 1771-1858), yan menerapkan nya pertama
kali pada usaha permintaan kapas di New Lanark, Skotlandia .
Gerakan koperasi ini dikembangkan lebih lanjut oleh William
King (1786-1865) dengan mendirikan toko koperasi di Brrighton, Inggris.
Pada 1 Mei 1828, King menerbitkan publikasi bulanan yang bernama The
Cooperator, yang berisi berbagai gagasan dan saran-saran praktis tentang
mengelola toko dengan menggunakan prinsip koperasi . Koperasi pun berkembang di
negara-negara lainnya.
Koperasi
akhirnya berkembang di negara-negara lainnya. Di Jerman, juga berdiri
koperasi yang menggunakan prinsip-prinsip yang sama dengan koperasi buatan
Inggris. Koperasi-koperasi di Inggris didirikan oleh Charles Foirer,
Raffeinsen, dan Schulze Delitch. Di Perancis, Louis Blanc mendirikan koperasi
produksi yang mengutamakan kualitas barang. Di Denmark Pastor Christiansone
mendirikan koperasi pertanian.
Kemajuan
ilmu pengetahuan dan teknologi pada pertengahan abad ke-18 telah mengubah
wajah dunia. Berbagai penemuan di bidang teknologi ( revolusi industri )
melahirkan tata dunia ekonomi baru. Tatanan dunia ekonomi menjajdi terpusat
pada keuntungan perseorangan, yaitu kaum pemilik modal ( kapitalisme ). Kaum
kapitalis atau pemilik modal memanfaatkan penemuan baru tersebutdengan
sebaik-baiknya untuk memperkaya dirinya dan memperkuat kedudukan ekonominya.
Hasrat serakah ini melahirkan persaingan bebas yang tidak terbatas. Sistem
ekonomi kapitalis / liberal memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya kepada
pemilik modal dan melahirkan kemelaratan dan kemiskinan bagi masyarakat ekonomi
lemah.
Dalam kemiskinan
dan kemelaratan ini, muncul kesadaran masyarakat untuk
memperbaiki nasibnya sendiri dengan mendirikan koperasi. Pada tahun 1844 lahirlah
koperasi pertama di Inggris yang terkenal dengan nama Koperasi Rochdale di
bawah pimpinan Charles Howart. Di Jerman, Frederich Willhelm Raiffeisen dan
Hermann Schulze memelopori Koperasi Simpan Pinjam. Di Perancis, muncul
tokoh-tokoh kperasi seperti Charles Fourier, Louis Blance, dan Ferdinand
Lassalle.
Ø Perkembangan
koperasi di Indonesia
Koperasi
diperkenalkan di Indonesia oleh Raden Arta Wiriaatmadja. Seorang patih dari
Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896. Bekerja sama dengan E Sieburg, R. Arta
Wiraatmadja mendirikan koperasi kredit sistem Riffeisen. Gerakan koperasi
semakin meluas bersamaan dengan munculnya pergerakan nasional menentang
penjajahan. Gerakan koperasi semakin meluas bersamaan dengan munculnya
pergerakan nasional menentang penjajahan. Berdirinya Boedi Oetomo, pada tahun
1908 mencoba memajukan koperasi rumah tangga ( koperasi konsumsi ). Serikat
Islam pada tahun 1913 membantu memajukan koperasi dengan bantuan modal dan
mendirikan Toko Koperasi. Pada tahun 1927, usaha koperasi dilanjutkan oleh
Indonesische Studie Club yang kemudian menjadi Persatuan Bangsa Indonesia ( PBI
) di Surabaya. Partai Nasional Indonesia ( PNI ) di dalam kongresnya di Jakarta
berusaha menggelorakan semangat operasi sehingga kongres ini sering juga
disebut “ kongres koperasi ”. Tujuan nya untuk membantu para anggotanya agar
tidak terjerat dengan rentenir. Pada jaman penjajahan Jepang koperasi Indonesia
dijadikan alat pertahanan dengan nama kumiai. Fungsi koperasi menjadi rusak dan
banyak yang membubarkan diri.
Setelah
Indonesia merdeka semangat mendirikan koperasi bangkit kembali. Pemerintah
mendukung penuh atas pendirian koperasi, khususnya melalui UUD 1945, pasal 33
ayat 1 pada tanggal 12 Juli 1947 diadakan kongres pertama di Tasikmalaya, Jawa
Barat. Kongres Koperasi I menghasilkan beberapa keputusan penting, antara lain
:
·
mendirikan
Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI).
·
menetapkan
gotong royong sebagai asas koperasi.
·
menetapkan
pada tanggal 12 Juli sebagai hari Koperasi.
Akibat
tekanan dari berbagai pihak misalnya Agresi
Belanda, keputuasan Kongres Koperasi I belum dapat dilaksanakan sebagaimana
mestinya. Namun, pada tanggal 12 Juli 1953, diadakanlah Kongres Koperasi
II di Bandung, yang antara lain mengambil putusan sebagai berikut:
·
Membentuk
Dewan Koperasi Indonesia ( Dekopin ) sebagai pengganti SOKRI.
·
Menetapkan
pendidikan koperasi sebagai salah satu mata
pelajaran di sekolah.
·
Mengangkat
Moh. Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia.
·
Segera
akan dibuat undang-undang koperasi yang baru.
Pada tanggal 12
Juli sebagai hari koperasi san Drs. Moh. Hatta sebagai Bapak Koperasi. . Di
Indonesia pun koperasi ini lahir sebagai usaha memperbaiki ekonomi masyarakat
yang ditindas oleh penjajah pada masa itu.
BAB
II
DEFINISI KOPERASI
Ø Definisi menurut
ILO (Internasional Labour Organization)
·
Penggabungan
orang-orang berdasarkan kesukarelaan.
·
Terdapat
tujuan ekonomi yang ingin dicapai.
·
Koperasi
berbentuk organisasi bisnis yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis.
·
Terdapat
kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan.
·
Anggota
koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang.
Ø Definisi menurut
Arifinal Chaniago
Koperasi sebagai suatu perkumpulan
yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan
kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan
menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.
Ø Definisi menurut
P.J.V. Dooren
There is no single definition (for
coopertive) which is generally accepted, but the common principle is that
cooperative union is an association of member, either personal or corporate,
which have voluntarily come together in pursuit of a common economic objective.
Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti ”Tidak ada definisi tunggal
(untuk coopertive) yang umumnya diterima, tetapi prinsip yang umum menjelaskan
bahwa serikat koperasi adalah sebuah asosiasi anggota, baik pribadi atau
perusahaan, yang telah secara sukarela datang bersama-sama dalam mengejar
tujuan ekonomi umum”.
Ø Definisi menurut
Hatta ( Bapak Koperasi Indonesia )
Koperasi adalah usaha bersama untuk
memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong.
Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada
kawan berdasarkan “seorang buat semua dan semua buat seorang”.
Ø Definisi menurut
Munkner
Koperasi sebagai organisasi tolong
menolong yang menjalankan ‘urusniaga’ secara kumpulan, yang berazaskan konsep
tolong-menolong. Aktivitas dalam urusniaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan
sosial seperti yang dikandung gotong royong.
Ø Definisi menurut
UU No. 25 / 1992
Koperasi adalah badan usaha yang
beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan
kegiataannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi
rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Dari beberapa
pengertian diatas sehingga dapat kami simpulkan, bahwa Koperasi adalah suatu
perkumpulan orang orang atau badan hukum yang tujuannya untuk kesejahteraan
bersama dan didalam perkumpulan tersebut mengandung azas kekeluargaan yang
saling bergotong royong dan tolong menolong diantara anggota koperasi.
TUJUAN KOPERASI
Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3 tujuan koperasi
Indonesia adalah
“Koperasi
bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada
umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka
mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945”.
PRINSIP-PRINSIP KOPERASI
Ø PRINSIP-PRINSIP
MUNKNER
·
Keanggotaan
bersifat sukarela.
·
Keanggotaan
terbuka.
·
Pengembangan
anggota.
·
Identitas
sebagai pemilik dan pelanggan.
·
Manajemen
dan pengawasan dilaksanakan secara demokratis.
·
Koperasi
sebagai kumpulan orang-orang.
·
Modal
yang berkaitan dengan aspek sosial tidak dibagi.
·
Efisiensi
ekonomi dari perusahaan koperasi.
·
Perkumpulan
dengan sukarela.
·
Kebebasan
dalam pengambilan keputusan dan penetapan tujuan.
·
Pendistribusian
yang adil dan merata akan hasil-hasil ekonomi.
·
Pendidikan
anggota.
Ø PRINSIP ROCHDALE
·
Pengawasan
secara demokratis.
·
Keanggotaan
yang terbuka.
·
Bunga
atas modal dibatasi.
·
Pembagian
sisa hasil usaha kepada anggota sebanding dengan jasa masing-masing anggota.
·
Penjualan
sepenuhnya dengan tunai.
·
Barang-barang
yang dijual harus asli dan tidak yang dipalsukan.
·
Menyelenggarakan
pendidikan kepada anggota dengan prinsip-prinsip anggota.
·
Netral
terhadap politik dan agama.
Ø PRINSIP
RAIFFEISEN
·
Swadaya.
·
Daerah
kerja terbatas.
·
SHU
untuk cadangan.
·
Tanggung
jawab anggota tidak terbatas.
·
Pengurus
bekerja atas dasar kesukarelaan.
·
Usaha
hanya kepada anggota.
·
Keanggotaan
atas dasar watak bukan uang.
Ø PRINSIP HERMAN
SCHULZE
·
Swadaya.
·
Daerah
kerja tak terbatas.
·
SHU
untuk cadangan dan untuk dibagikan kepada anggota.
·
Tanggung
jawab anggota terbatas.
·
Pengurus
bekerja dengan mendapat imbalan.
·
Usaha
tidak terbatas tidak hanya untuk anggota.
Ø PRINSIP ICA
·
Keanggotaan
koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan yang dibuat-buat.
·
Kepemimpinan
yang demokratis atas dasar satu orang satu suara.
·
Modal
menerima bunga yang terbatas (bila ada).
·
SHU
dibagi 3 : cadangan, masyarakat, ke anggota sesuai dengan jasa masing-masing.
·
Semua
koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus menerus.
Gerakan koperasi harus melaksanakan
kerjasama yang erat, baik ditingkat regional, nasional maupun internasional
Ø PRINSIP / SENDI
KOPERASI MENURUT UU NO. 12/1967
·
Sifat
keanggotaan sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia.
·
Rapat
anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pemimpin demokrasi dalam koperasi.
·
Pembagian
SHU diatur menurut jasa masing-masing anggota.
·
Adanya
pembatasan bunga atas modal.
·
Mengembangkan
kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.
·
Usaha
dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka.
Ø PRINSIP KOPERASI
UU NO. 25 / 1992
·
Keanggotaan
bersifat sukarela dan terbuka.
·
Pengelolaan
dilakukan secara demokrasi.
·
Pembagian
SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota.
·
Pemberian
balas jasa yang terbatas terhadap modal.
·
Kemandirian.
·
Pendidikan
perkoperasian.
·
Kerjasama
antar koperasi.
BAB
III
DASAR HUKUM PEMBENTUKAN KOPERASI
Dalam pelaksanaan koperasi, perlu
adanya dasar hukum untuk mengaturnya. Dasar hukum Koperasi Indonesia adalah UU
Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Di dalamnya mengatur tentang
fungsi, peran, dan prinsip koperasi. Undang-undang ini disahkan di Jakarta pada
tanggal 21 Oktober 1992, di tandatangani oleh Presiden RI Soeharto, Presiden RI
pada masa itu dan di umumkan pada Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116. Dan
demikian dengan terbitnya UU Nomor 25 Tahun 1992 maka UU Nomor 12 Tahun
1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, Lembaran Negara RI Tahun 1967
Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 2832, yang sebelumnya
dipergunakan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Koperasi Indonesia berdasarkan UU
No. 25 tahun 1992, koperasi suatu badan usaha yang dipandang oleh
undang-undang sebagai suatu perusahaan. Dimana dibentuk oleh anggota-anggotanya
untuk melakukan kegiatan usaha dan menunjang kepentingan ekonomi anggotanya.
Tinjauan Umum Tentang Koperasi Dasar
hukum koperasi adalah Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang dasar Negara Republik
Indonesia 1945 (UUD N RI 1945) dan UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang
Perkoperasian.
Dasar-dasar Hukum Koperasi Indonesia:
1. Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2.
Peraturan Pemerintah No. 4 tahun
1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan
Anggaran Dasar Koperasi.
3.
Peraturan Pemerintah No. 17 tahun
1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.
4.
Peraturan Pemerintah No. 9 tahun
1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi.
5.
Peraturan Pemerintah No. 33 tahun
1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi.
6.
Surat Keputusan Menteri Negara
Koperasi dan PPK No. 36/Kep/MII/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan
dan Peleburan Koperasi.
7.
Surat Keputusan Menteri Negara
Koperasi dan PKM No. 19/KEP/Meneg/III/2000 tentang Pedoman kelembagaan dan
Usaha Koperasi.
8.
Peraturan Menteri No. 01 tahun 2006
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan
Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
Dalam Proses Pengesahan Badan Hukum
Koperasi terdapat pokok-pokok yang perlu diperhatikan yaitu:
1.
Dasar Hukum antara lain:
ü
Undang-undang No.25 Tahun
1992 tentang Perkoperasian.
ü
Peraturan
Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran
Dasar Koperasi.
ü
Peraturan
Menteri Nomor 01 Tahun 2006 yaitu
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peberntukan, Pengesahan Akta Pendirian dan
Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
2.
Koperasi sebaiknya dibentuk oleh
sekelompok orang/anggota masyarakat yang mempunyai kegiatan dan kepentingan
ekonomi yang sama.
3.
Sebelum mendirikan koperasi,
sebaiknya didahului dengan penyuluhan tentang perkoperasian agar kelompok
masyarakat yang ingin mendirikan koperasi tersebut memahami mengenai
perkoperasian, sehingga anggota koperasi nantinya benar-benar memahami nilai
dan prinsip koperasi dan paha akan hak dan kewajibannya sebagai anggota
koperasi.
4.
Proses pendirian koperasi dimulai
dengan pelaksanaan Rapat pembentukan koperasi dimana untuk Koperasi Primer
sekurang-kurangnya dihadiri oleh 20 orang anggota pendiri, sedangkan untuk
Koperasi Sekunder sekurang-kurangnya dihadiri oleh 3 koperasi melalui
wakil-wakilnya.
5.
Rapat pembentukan koperasi tersebut
dihadiri oleh Pejabat Dinas/Instansi/Badan Yang Membidangi Koperasi setempat
sesuai domisili anggota (Pasal 5 Ayat 3), dimana kehadiran pejabat tersebut
bertujuan antara lain untuk : memberi arahan berkenaan dengan pembentukan
koperasi, melihat proses pelaksanaan rapat pembentukan, sebagai narasumber
apabila ada pertanyaan berkaitan dengan perkoperasian dan untuk meneliti isi
konsep anggaran dasar yang dibuat oleh para pendiri sebelum di”akta”kan oleh
Notaris Pembuat Akta Koperasi setempat. Selain itu apabila memungkinkan rapat
pembentukan tersebut juga dapat dihadiri oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi
yaitu Notaris yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM
untuk membantu membuat/menyusun akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan
pembubaran koperasi.
6.
Dalam Rapat Pembentukan akan dibahas
mengenai Anggaran Dasar Koperasi yang memuat antara lain (Pasal 5 Ayat 5):
ü
Nama dan tempat kedudukan.
ü
Maksud dan tujuan.
ü
Jenis koperasi dan Bidang usaha.
ü
Keanggotaan.
ü
Rapat Anggota.
ü
Pengurus, Pengawas, dan Pengelola.
ü
Permodalan, jangka waktu dan Sisa
Hasil Usaha.
7.
Pembuatan atau penyusunan akta
pendirian koperasi tersebut dapat dibuat oleh para pendiri (dalam hal di
wilayah setempat tidak terdapat NPAK) atau dibuat oleh Notaris Pembuat Akta
Koperasi (Pasal 6 Ayat 1).
8.
Selanjutnya Notaris atau kuasa
Pendiri mengajukan permohonan pengesahan secara tertulis kepada pejabat yang
berwenang dengan dilampirkan (Pasal 7 ayat (1):
ü
2 (Dua) rangkap salinan akta
pendirian bermeterai cukup.
ü
Data akta pendirian koperasi yang dibuat
dan ditandatangani Notaris.
ü
Surat bukti tersedianya modal yang
jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yang
wajib dilunasi oleh para pendiri.
ü
Rencana kegiatan usaha minimal tiga
tahun ke depan dan RAPB.
ü
Dokumen lain yang diperlukan sesuai
peraturan perundang undangan
9.
Pejabat yang berwenang akan
melakukan:
ü
Penelitian terhadap materi Anggaran
Dasar yang diajukan (Pasal 8 Ayat 2),
ü
Pengecekan terhadap keberadaan
koperasi tersebut (Pasal 8 Ayat 2).
10.
Apabila permohonan diterima maka
pengesahan selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berkas diterima lengkap
(Pasal 9 Ayat 2).
11.
Jika permohonan ditolak maka
Keputusan penolakan dan alasannya disampaikan kembali kepada kuasa pendiri
paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diajukan (Pasal 12 Ayat 1).
12.
Terhadap Penolakan, para pendiri
dapat mengajukan permintaan ulang pengesahan akta pendirian koperasi dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. Keputusan terhadap permintaan ulang
tersebut diberikan paling lambat 1 (satu) bulan (Pasal 12 Ayat 2).
SYARAT MENDIRIKAN KOPERASI
Ø
Umum
1.
Dua rangkap Salinan Akta Pendirian
koperasi dari notaris (NPAK).
2.
Berita Acara Rapat Pendirian
Koperasi.
3.
Daftar hadir rapat pendirian
koperasi.
4.
Foto Copy KTP Pendiri (urutannya
disesuaikan dengan daftar hadir agar mempermudah pd saat verifikasi).
5.
Kuasa pendiri (Pengurus terpilih)
untuk mengurus pengesahan pembentukan koperasi.
6.
Surat Bukti tersedianya modal yang
jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yang
wajib dilunasi para pendiri.
7.
Rencana kegiatan usaha koperasi
minimal tiga tahun kedepan dan Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan
Koperasi.
8.
Daftar susunan pengurus dan
pengawas.
9.
Daftar Sarana Kerja Koperasi.
10. Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga antara
pengurus.
11. Struktur Organisasi Koperasi.
12. Surat Pernyataan Status kantor koperasi dan bukti
pendukungnya
13. Dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Ø
Tambahan Persyaratan Pendirian
Koperasi apabila memiliki usaha Unit Simpan Pinjam (USP):
1.
Surat bukti penyetoran modal sendiri
pada awal pendirian, berupa Deposito pada Bank Pemerintah atas nama Menteri
Negara Koperasi dan UKM.
2.
Rencana Kerja paling sedikit 3
(tiga) tahun.
3.
Kelengkapan administrasi organisasi
& pembukuan USP dikelola secara khusus dan terpisah dari pembukuan
koperasinya.
4.
Nama dan Riwayat Hidup Pengurus dan
Pengawas.
5.
Surat Perjanjian kerja antara
Pengurus koperasi dengan pengelola USP koperasi.
6.
Nama dan riwayat hidup calon pengelola
yang dilengkapi dengan:
ü
Bukti telah mengikuti pelatihan/magang
usaha simpan pinjam koperasi.
ü
Surat keterangan berkelakuan baik.
ü
Surat pernyataan tidak mempunyai
hubungan keluarga sedarah dan semenda dengan pengurus dan pengawas.
ü
Surat Pernyataan pengelola tentang
kesediaannya untuk bekerja secara purna waktu.
ü
Permohonan ijin menyelenggarakan
usaha simpan pinjam.
ü
Surat Pernyataan bersedia untuk
diperiksa dan dinilai kesehatan USP koperasinya oleh pejabat yang berwenang.
ü
Struktur Organisasi Usaha Unit
Simpan Pinjam (USP).
Ø
Tambahan Persyaratan Pendirian Koperasi
apabila memiliki usaha Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS)
1.
Surat bukti penyetoran modal sendiri
pada awal pendirian, atas nama Menteri Negara Koperasi dan UKM cq. Ketua
Koperasi.
2.
Rencana kerja sekurang-kurangnya
satu tahun.
3.
Kelengkapan administrasi organisasi
& pembukuan.
4.
Keterangan pokok-pokok administrasi
dan pembukuan yang didesain sesuai karakteristik lembaga keuangan syariah.
5.
Nama dan riwayat hidup pengurus dan
pengawas.
6.
Nama Ahli syariah/Dewan Syariah yang
telah mendapat rekomendasi/sertifikat dari Dewan Syariah Nasional MUI.
7.
Nama dan Riwayat Hidup Calon
Pengelola yang dilengkapi dengan:
ü
Bukti telah mengikuti
pelatihan/magang di lembaga keuangan syariah.
ü
Surat keterangan berkelakuan baik.
ü
Surat pernyataan tidak mempunyai
hubungan keluarga sedarah dan semenda dengan pengurus dan pengawas.
ü
Surat perjanjian kerja antara
Pengurus Koperasi dengan Pengelola Manajer/Direksi.
ü
Struktur Organisasi Usaha Unit Jasa
Keuangan Syariah (USP)
SYARAT MENDIRIKAN KOPERASI SIMPAN
PINJAM (KSP)
1.
Dua rangkap Salinan Akta Pendirian
koperasi dari notaris (NPAK).
2.
Berita Acara Rapat Pendirian
Koperasi.
3.
Daftar hadir rapat pendirian
koperasi.
4.
Foto Copy KTP Pendiri (urutannya
disesuaikan dengan daftar hadir agar mempermudah pd saat verifikasi).
5.
Kuasa pendiri (Pengurus terpilih) untuk
mengurus permohonan pengesahan pembentukan koperasi.
6.
Surat Bukti penyetoran modal sendiri
pada awal pendirian KSP berupa Deposito pada Bank Pemerintah atas nama Menteri
Negara Koperasi dan UKM, dilengkapi dgn bukti penyetoran dari anggota kepada
koperasi.
7.
Rencana kerja koperasi minimal (3)
tiga tahun kedepan(rencana permodalan, Neraca Awal, rencana kegiatan usaha
(business plan), rencana bidang organisasi &SDM).
8.
Kelengkapan administrasi organisasi
dan pembukuan.
9.
Daftar susunan pengurus dan
pengawas.
10.
Nama dan Riwayat Hidup calon Pengelola
yang dilengkapi dengan:
ü
Bukti telah mengikuti
pelatihan/magang usaha simpan pinjam koperasi.
ü
Surat keterangan berkelakuan baik.
ü
Surat pernyataan tidak mempunyai
hubungan keluarga sedarah dan semenda dengan pengurus dan pengawas.
ü
Surat Pernyataan pengelola tentang
kesediaannya untuk bekerja secara purna waktu.
ü
Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan
keluarga antara pengurus.
ü
Daftar sarana kerja.
ü
Permohonan ijin menyelenggarakan
usaha simpan pinjam.
ü
Surat Pernyataan bersedia untuk
diperiksa dan dinilai kesehatan koperasinya oleh pejabat yang berwenang.
ü
Surat Pernyataan Status kantor
koperasi dan bukti pendukungnya.
ü
Struktur Organisasi KSP
SYARAT UNTUK PENDIRIAN KOPERASI JASA
KEUANGAN SYARIAH (KJKS)
1.
Dua rangkap Salinan Akta Pendirian
koperasi dari notaris (NPAK).
2.
Berita Acara Rapat Pendirian
Koperasi.
3.
Daftar hadir rapat pendirian
koperasi.
4.
Foto Copy KTP Pendiri (urutannya
disesuaikan dengan daftar hadir agar mempermudah pd saat verifikasi).
5.
Kuasa pendiri (Pengurus terpilih)
untuk mengurus permohonan pengesahan pembentukan koperasi.
6.
Surat Bukti penyetoran modal sendiri
pada awal pendirian KJKS berupa Deposito pada Bank Syariah atas nama Menteri
Negara Koperasi dan UKM cq Ketua Koperasi.
7.
Rencana kerja koperasi minimal (1)
satu tahun kedepan (rencana permodalan, Neraca Awal, SOP, rencana kegiatan
usaha(business plan), rencana bidang organisasi &SDM).
8.
Kelengkapan administrasi organisasi
dan pembukuan.
9.
Keterangan pokok-pokok administrasi
dan pembukuan yang didesain sesuai karakteristik lembaga keuangan syariah.
10.
Nama dan riwayat hidup pengurus dan
pengawas.
11.
Nama Ahli syariah/Dewan Syariah yang
telah mendapat rekomendasi/sertifikat dari Dewan Syariah Nasional MUI.
12.
Nama dan Riwayat Hidup calon
Pengelola dengan melampirkan:
ü
Bukti telah mengikuti
pelatihan/magang di lembaga keuangan syariah.
ü
Surat keterangan berkelakuan baik.
ü
Surat pernyataan tidak mempunyai
hubungan keluarga sedarah dan semenda dengan pengurus dan pengawas.
ü
Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan
keluarga antara pengurus.
ü
Daftar sarana kerja.
ü
Surat Pernyataan bersedia untuk
diperiksa dan dinilai kesehatan koperasinya oleh pejabat yang berwenang.
ü
Surat Pernyataan Status kantor
koperasi dan bukti pendukungnya.
ü
Struktur Organisasi KJKS
STRUKTUR
INTERN DAN EKSTERN ORGANISASI KOPERASI
Struktur internal organisasi koperasi melibatkan perangkat organisasi di dalam organisasi itu
sendiri. Perangkat organisasi koperasi adalah rapat anggota, pengurus,
pengawas, dan pengelola. Di anatara rapat anggota, penggurus, dan pengelola terjalin
hubungan perintah dan tanggung jawab. Sedangkan pengawas hanya memiliki
hubungan satu arah, yaitu bertanggung jawab terhadap rapat anggota, tanpa
memberikan perintah pada pengakat organisasi lainnya. Untuk lebih jelasnya
perhatikan gambar dibawah ini:
·
Anggota : setiap orang yang terdaftar sebagai peserta pemilik
koperasi sesuai
dengan persyaratan dalam anggaran dasar.
·
Rapat Anggota : pemegang kekuasan tertinggi dalam organisasi koperasi.
·
Pengurus : melaksanakan keputusan keputusan yang ditetapkan oleh
rapat
anggota untuk menggerakkan roda organisasi
dalam merealisasikan
tujuan yang ditetapkan.
·
Pengawas : bertugas melaksanakan pengawasan atas
pekerjaan pengawasannya.
·
Pengelola : pelaksana harian kegiatan koperasi yang diangkat oleh
pengurus
koperasi atas persetujuan rapat anggota.
Struktur eksternal organisasi koperasi berhubungan dengan adanya penggabungan koperasi sejenis
pada suatu wilayah tertentu. Penggabungan itu dibutuhkan untuk pembinaan,
pelatihan, kemudian mendapat modal, dan kebutuhan kemudahan lainnya. Berkaitan
dengan itu, adanya koperasi induk, koperasi gabungan, koperasi pusat, dan
koperasi primer. Bagan struktur eksternal organisasi koperasi dapat dilihat
pada berikut:
·
Koperasi induk : gabungan dari paling sedikit 3
koperasi gabungan yang
berkedudukan di ibu kota Negara.
·
Koperasi gabungan : gabungan dari paling sedikit 3
koperasi pusat dan
berkedudukan di ibu kota provinsi.
·
Koperasi pusat : gabungan dari paling sedikit 4
koperasi primer dan
berkedudukan
di ibu kota kabupaten.
·
Koperasi primer : koperasi yang merupakan perkumpulan
dari paling sedikit 20
orang yang bergabung dengan tujuan yang sama.
BAB
IV
BENTUK ORGANISASI
Ø HIRARKI
TANGGUNGJAWAB: PENGURUS, PENGELOLA, DAN PENGAWAS
·
Pengurus
seseorang yang bertugas:
1.
Mengelola
koperasi dan usahanya.
2.
Mengajukan
rancangan Rencana kerja, budget dan belanja koperasi.
3.
Menyelenggaran
Rapat Anggota.
4.
Mengajukan
laporan keuangan & pertanggung jawaban.
5.
Maintenance daftar
anggota dan pengurus.
6.
Wewenang.
7.
Mewakili
koperasi di dalam & luar pengadilan.
8.
Meningkatkan
peran koperasi
·
Pengelola
Pengelola adalah Karyawan / Pegawai
yang diberikan kuasa & wewenang oleh pengurus untuk mengembangkan usaha
dengan efisien & professional.Hubungannya dengan pengurus bersifat kontrak
kerja, dan dapat diangkat serta diberhentikan oleh pengurus.
·
Pengawas
Pengawas adalah Perangkat
organisasi yang dipilih dari anggota dan diberi mandat untuk melakukan
pengawasan terhadap jalannya organisasi & usaha koperasi.
·
UU
25 Th. 1992 pasal 39:
1.
Bertugas
untuk melakukan pengawasan kebijakan dan pengelolaan koperasi.
2.
Berwenang
untuk meneliti catatan yang ada & mendapatkan segala keterangan yang
diperlukan.
Ø POLA MANAJEMEN
Koperasi
seperti halnya organisasi yang lain membutuhkan pola manajemen yang baik agar
tujuan koperasi tercapai dengan efisien.
Hal
yang membedakan manajemen koperasi dengan manajemen umum adalah terletak pada
unsur-unsur manajemen koperasi yaitu rapat anggota, pengurus, dan pengawas.
Adapun tugas masing-masing dapat diperinci sebagai berikut : Rapat anggota
bertugas untuk menetapkan anggaran dasar, membuat kebijaksanaan umum,
mengangkat/memberhentikan pengurus dan pengawas. Pengurus koperasi bertugas
memimpin koperasi dan usaha koperasi sedangkan Pengawas tugasnya mengawasi jalannya
koperasi.
Untuk
koperasi yang unit usahanya banyak dan luas, pengurus dimungkinkan mengangkat
manajer dan karyawan. Manajer atau karyawan tidak harus anggota koperasi dan
seyogyanya memang diambil dari luar koperasi supaya pengawasannya lebih mudah.
Mereka bekerja karena ditugasi oleh pengurus, maka mereka juga bertanggung
jawab kepada pengurus.
Di
bawah ini akan dibahas mengenai beberapa pola manajemen koperasi yang nantinya
akan membantu koperasi tersebut dalam mencapai tujuannya:
1.
Perencanaan
Perencanaan merupakan proses dasar
manajemen. Dalam perencanaan manajer memutuskan apa yang harus dilakukan, kapan
harus dilakukan, bagaimana melakukan dan siapa yang harus melakukan. etiap
organisasi memerlukan perencanaan. Baik organisasi yang bersifat kecil maupun
besar sama saja membutuhkan perencanaan. Hanya dalam pelaksanaannya diperlukan
penyesuaian-penyesuaian mengingat bentuk, tujuan dan luas organisasi yang
bersangkutan.
Perencanaan yang baik adalah
perencanaan yang fleksibel, sebab perencanaan akan berbeda dalam situasi dan
kondisi yang berubah-ubah di waktu yang akan datang. Apabila perlu dalam
pelaksanaannya diadakan perencanaan kembali sehingga semakin cepat
cita-cita/tujuan organisasi untuk dicapai.
Perencanaan dalam Koperasi:
Organisasi koperasi sama dengan
organisasi yang lain, perlu dikelola dengan baik agar dapat mencapai tujuan
akhir seefektif mungkin. Fungsi perencanaan merupakan fungsi manajemen yang
sangat penting karena merupakan dasar bagi fungsi manajemen yang lain. Agar
tujuan akhir koperasi dapat dicapai maka koperasi harus membuat rencana yang
baik, dengan melalui beberapa langkah dasar pembuatan rencana yaitu menentukan
tujuan organisasi mengajukan beberapa alternatif cara mencapai tujuan tersebut
dan kemudian alternatif-alternatif tersebut harus dikaji satu per satu baik
buruknya sebelum diputuskan alternatif mana yang dipilih. Tipe rencana yang
dapat diambil dalam koperasi dapat bermacam-macam tergantung pada jangka waktu
dan jenjang atau tingkatan manajemen.
2.
Pengorganisasian dan Struktur
Organisasi
Pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal,
mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan di antara
para anggota organisasi, agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efisien.
Pelaksanaan proses pengorganisasian akan mencerminkan struktur organisasi yang
mencakup beberapa aspek penting seperti:
ü Pembagian kerja,
ü Departementasi,
ü Bagan organisasi,
ü Rantai perintah dan kesatuan perintah,
ü Tingkat hierarki manajemen, dan
ü Saluran komunikasi dan sebagainya.
Struktur Organisasi dalam Koperasi sebagai pengelola koperasi, pengurus
menghadapi berbagai macam masalah yang harus diselesaikan. Masalah yang paling
sulit adalah masalah yang timbul dari dalam dirinya sendiri, yaitu berupa
keterbatasan. Keterbatasan dalam hal pengetahuan paling sering terjadi, sebab
seorang pengurus harus diangkat oleh, dan dari anggota, sehingga belum tentu
dia merupakan orang yang profesional di bidang perusahaan. Dengan kemampuannya
yang terbatas, serta tingkat pendidikan yang terbatas pula, pengurus perlu
mengangkat karyawan yang bertugas membantunya dalam mengelola koperasi agar
pekerjaan koperasi dapat diselesaikan dengan baik.
Dengan
masuknya berbagai pihak yang ikut membantu pengurus mengelola usaha koperasi,
semakin kompleks pula struktur organisasi koperasi tersebut. Pemilihan bentuk
struktur organisasi koperasi harus disesuaikan dengan macam usaha, volume
usaha, maupun luas pasar dari produk yang dihasilkan. Pada prinsipnya semua
bentuk organisasi baik, walaupun masing-masing mempunyai kelemahan.
3.
Pengarahan
Pengarahan merupakan fungsi
manajemen yang sangat penting. Sebab masing-masing orang yang bekerja di dalam
suatu organisasi mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Supaya kepentingan
yang berbeda-beda tersebut tidak saling bertabrakan satu sama lain, maka
pimpinan perusahaan harus dapat mengarahkannya untuk mencapai tujuan
perusahaan.
Seorang karyawan dapat mempunyai prestasi kerja yang baik,
apabila mempunyai motivasi. Maka dari itu, tugas pimpinan perusahaan adalah
memotivasi karyawannya agar mereka menggunakan seluruh potensi yang ada dalam
dirinya untuk mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Supaya manajer atau pimpinan
perusahan dapat memberikan pengarahan yang baik, pertama-tama ia harus
mempunyai kemampuan untuk memimpin perusahaan dan harus pandai mengadakan
komunikasi secara vertikal.
BAB V
KOPERASI SEBAGAI BADAN USAHA
1. PENGERTIAN BADAN USAHA
Badan
usaha merupakan kesatuan yuridis dan ekonomis atau kesatuan organisasi yang
terdiri dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari keuntungan. Badan
usaha adalah rumah tangga ekonomi yang bertujuan mencari laba dengan
faktor-faktor produksi.
2. KOPERASI SEBAGAI BADAN USAHA
Badan
usaha atau perusahaan adalah suatu organisasi yang mengkombinasikan dan
mengkoordinasikan sumber – sumber daya untuk tujuan memproduksi dan
menghasilkan barang atau jasa.
Koperasi
adalah badan usaha (UU No.25 tahun 1992). Sebagai badan usaha,
koperasi tetap tunduk terhadap kaidah-kaidah perusahaan dan prinsip –prinsip
ekonomi yang berlaku. Dengan mengacu pada konsepsi system yang bekerja pada
suatu badan usaha, maka koperasi sebagai badan usaha juga bearti merupakan
kombinasi dari manusia, asset-aset fisik dan non fisik, informasi, dan
teknologi.
Koperasi
sebagai badan usaha maka:
ü Tunduk pada kaidah & prinsip ekonomi yang berlaku.
ü Mampu menghasilkan keuntungan & mengembangkan orang dan
usahanya.
ü Anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa.
ü Memerlukan sistem manajemen usaha (keuangan, teknik, organisasi
& informasi).
TUJUAN DAN NILAI KOPERASI
Tujuan utama koperasi Indonesia
adalah mengembangkan kesejahteraan anggota, pada khususnya dan masyarakat pada
umumnya. Tujuan koperasi tertulis dalam UU nomor 25 tahun 1992 pasal 3 yang
berbunyi “koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada
khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian
nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur
berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”. Tujuan koperasi juga
berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian
rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dan berusaha
untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha
bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
Koperasi juga didirikan berasaskan
nilai-nilai. Nilai terdiri tersebut dari nilai berdikari, bertanggungjawab pada
diri sendiri, demokrasi, kesamaan atau keadilan, perpaduan, kesetiaan dan
bersatu hati. Anggota koperasi juga menerima nilai-nilai etika, termasuk sadik,
amanah, ketelusan, tanggung jawab sosial serta prihatin terhadap orang lain.
Nilai koperasi juga dibedakan menjadi nilai etis dan nilai fundamental. Nilai
etis koperasi yaitu kejujuran dan keterbukaan. Nilai fundamental diantaranya
menolong diri sendiri, tanggung jawab sendiri, demokrasi , persamaan, keadilan
dan solidaritas.
Nilai-nilai kejujuran dan
keterbukaan yang melandasi prinsip usaha bersama berdasarkan prinsip
tolong-menolong. Pengurus dan anggota harus memiliki dan mengimplementasi
karakteristik ini untuk mencapai semua tujuan koperasi secara lebih baik.
Kejujuran amat diperlukan untuk mengurus koperasi dari berbagai aspek. Rasa
saling percaya harus ada untuk menjalankan koperasi sesuai dengan arah yang
diharapkan bersama. Nilai-nilai tersebutlah yang membedakan koperasi dengan
badan usaha lainnya.
TEORI LABA DAN FUNGSI LABA
Ø Teori Laba
Dalam perusahaan koperasi laba
disebut Sisa Hasil Usaha (SHU). Menurut teori laba, tingkat keuntungan pada
setiap perusahaan biasanya berbeda pada setiap jenis industry. Terdapat
beberapa teori yang menerangkan perbedaan ini sebagai berikut:
·
Teori Laba Menanggung Resiko (Risk-
Bearing Theory Of profit). Menurut Teori ini, keuntungan ekonomi diatas
normal akan diperoleh perusahaan dengan resiko diatas rata-rata.
·
Teori Laba Frisional (Frictional
Theory Of Profit). Teori ini menekankan bahwa keuntungan menigkat sebagai suatu
hasil dari fiksi keseimbangan jangka panjang (long run equilibrium).
·
Teori Laba Monopoli (Monopoly Theory
Of Profits). Teori ini mengatakan bahwa beberapa perusahaan dengan kekuatan
monopoli dapat membatasi output dan menekankan harga yang lebih tinggi dari
pada bila perusahaan beroperasi dalam kondisi persaingan sempurna. Kekuatan
monopoli ini dapat diperoleh melalui:
ü
Penguasaan penuh atas supply bahan
baku tertentu
ü
Skala ekonomi
ü
Kepemilikan hak paten
ü
Pembatasan dari pemerintah
Ø Fungsi Laba
Laba yang tinggi adalah pertanda
bahwa konsumen menginginkan output yang lebih dari industry/perusahaan.
Sebaiknya, laba ynag rendah atau rugi adalah pertanda bahwa konsumen
menginginkan kurang dari produk/ komoditi yang ditangani dan metode produksinya
tidak efisien.
Ditinjau dari konsep koperasi,
fungsi laba bagi koperasi tergantung pada besar kecilnya partisipasi ataupun
transaksi anggota dengan koperasinya. Semakin tinggi partisipasi anggota, maka
idealnya semakin tinggi manfaat yang diterima oleh anggota.
KOPERASI SEBAGAI BADAN USAHA
Dalam fungsinya sebagai badan usaha,
maka koperasi tetap tunduk pada prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan prinsip-prinsip
dasar koperasi. Khusus yang menyangkut aspek pengkoperasian, ada 4 aspek dasar
yang menjadi pertimbangan untuk mencapai tujuan koperasi sebagai badan usaha,
yaitu:
Ø Status dan
Motif Anggota Koperasi
Status anggota koperasi sebagai
badan usaha adalah sebagai pemilik (owner) dan sebagai pemakai (users). Sebagai
pemilik, kewajiban anggota adalah melakukan investasi atau menanam modal
dikoperasinya. Sedangkan sebagai pemakai, anggota harus menggunakan secara
maksimum pelayanan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi.
Calon anggota paling tidak harus
memenuhi 2 kriteria, yaitu:
·
Calon anggota tersebut tidak lagi
berada pada tingkat kehidupan di bawah garis kemiskinan, atau orang tersebut
paling tidak mempunyai potensi ekonomi ataupun kepentingan ekonomi yang sama.
·
Calon anggota koperasi harus
memiliki pendapatan ( income) yang pasti, sehingga dengan dmikian mereka dapat
dengan mudah melakukan investasi pada usaha koperasi yang mempunyai prospek.
Ø Kegiatan
Usaha
Untuk koperasi di Indonesia,
lapangan usaha koperasi telah ditetapkan pada UU No. 25/1992, pasal 43, yaitu:
1.
Usaha koperasi adalah usaha yang
berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan bisnis dan
kesejahteraannya.
2.
Kelebihan kemampuan pelayanan
koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatyang bukan
anggotakoperasi.Perlu digarisbawahi bahwa, yang dimaksud dengan kelebihan
kemampuan disini adalah kelebihan kapasitas dana dan daya yang dimiliki oleh
koperasi untuk melayani anggotanya.
3.
Koperasi menjalankan kegiatan usaha
dan berperan utama disegala bidang kehidupan ekonomi rakyat.
Ø Permodalan
Koperasi
Modal usaha terdiri dari modal
investasi dan modal kerja. Adapun pengertian kedua istilah ini adalah sebagai
berikut:
·
Modal investasi adalah sejumlah uang
yang ditanam atau dipergunakan untuk pengadaan saranaoperasional suatu
perusahaan, yang bersifat tidak mudah diuangkan (unliquid) seperti tanah,
mesin, bangunan, peralatan kantor, dan lain-lain.
·
Modal kerja adalah sejumlah uang
yang ditanam dalam aktiva lancar perusahaan atau yang dipergunakan untuk
membiayai operasional jangka pendek perusahaan, seperti pengadaan bahan baku,
tenaga kerja, pajak, biaya listrik, dan lain-lain.
REFERENSI:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Saran dan Kritik